Categories
Kiat Hukum

Kiat Menghadapi Masalah Pidana: Perspektif Pengacara

Menghadapi masalah hukum, khususnya masalah di bidang hukum pidana, bisa jadi adalah masalah paling berat dalam hidup seorang manusia. Makan menjadi tak enak tidur menjadi tak nyenyak. Bahkan dalam banyak kasus, terperiksa, tersangka, terdakwa apalagi terpidana, sampai jatuh sakit. Hal tersebut tidak bisa disalahkan karena memang pada dasarnya proses pidana sangat berat untuk dijalani, ditambah lagi dalam prosesnya ada banyak campur tangan oknum yang membuat semakin ruwet proses yang terjadi.

Sudah beban pikiran dengan masalah hukumnya itu sendiri, ditambah resiko terhadap kesehatan, dan biaya yang dikeluarkan pun bisa jadi sangat besar, menguras keuangan dan tabungan keluarga.

Dalam tahap seperti itu, adalah penting untuk mendapatkan pendampingan dari seorang pengacara. Tentunya dengan mengikuti kiat2 memilih pengacara seperti pada tulisan sebelumnya, yang pada intinya, cari pengacara yang amanah dan kompeten. Tujuannya adalah memberikan pemahaman terhadap masalah hukum yang dihadapinya, dan memang spesialis di bidang pidana.

Setelah memahami masalahnya dengan baik, khususnya menyangkut aspek hukumnya, maka akan lebih mudah mencari jalan keluarnya. Setelah memahami masalah hukum pidana yang dihadapinya, maka barulah bisa memikirkan strategi menyelesaikannya. Tanpa pemahaman yang cukup, tentu solusinya akan amburadul.

Tips pertama adalah, selesaikan masalah tersebut sesuai jalur hukum yang ada. Tegakkan hukum dengan cara yang telah ditentukan oleh hukum. Jangan sampai menyelesaikan masalah hukum dengan cara melanggar hukum. Khusus dalam proses hukum pidana, ada kemungkinan akan ikut campur oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka inilah yang membuat biaya menjadi sangat besar dan tidak terkendali. Maka tetapkan prinsip pertama untuk berpegang pada hukum yang berlaku.

Tips kedua adalah, apapun yang terjadi, utamakan kesehatan. Jangan sampai masalah hukum menjadi meluas menjadi masalah kesehatan. Kadang, masalah hukumnya belum tentu serius, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi karena stress maka menjadi sakit duluan. Ini akan menjadi kerugian berlipat-lipat.

Tips ketiga, tetapkan biaya secara terukur. Jangan sampai menyelesaikan masalah hukum at all cost. Artinya dengan segala biaya dan mengorbankan semuanya. Sedangkan setelah mengorbankan semuanya, belum tentu masalah hukumnya selesai.

Tips keempat, jangan mudah diintimidasi dan ditakut2i dalam proses hukum. Jangan mudah pula diimingi dengan penawaran2 yang tidak jelas. Jika mudah tergiur, besar kemungkinan akan terperosok biaya menjadi tidak terkendali. Jangan tertipu oleh bujuk rayu makelar kasus. Gunakan akal sehat dan tetaplah kritis. Jangan keluarkan uang sebelum jelas apa yang ditawarkan. Jangan keluar uang untuk hal-hal yang tidak jelas. Sudah banyak contoh terjadi bagaimana seseorang keluar uang habis-habisan namun masalah hukumnya tidak kunjung selesai.

Tips kelima, selesaikan masalah sedini mungkin jangan sampai berkembang terlalu jauh karena akan semakin sulit dihentikan dan biaya yang dikeluarkan akan semakin bengkak. Ada kasus-kasus yang mudah diselesaikan sejak dini sebenarnya. Misalnya pada delik-delik aduan. Dimana hanya dengan mediasi saja sebenarnya sudah bisa selesai baik baik. Namun jika sudah masuk penyidikan atau bahkan dakwaan, ya sudah sulit untuk dihentikan.

Categories
Kiat Hukum

Panduan Memilih Pengacara

Pada dasarnya memilih pengacara, sama saja seperti memilih jasa dari profesi lainnya, memilih dokter misalnya. Hal terpenting dari suatu profesi adalah masalah kejujuran, integritas, amanah tidak nya seseorang. Sepandai atau seintelek apapun seseorang, jika tidak amanah, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan kepercayaan kita. Memilih seorang dokter, atau pengacara juga sama. Jika ybs tidak amanah, maka bisa jadi pasien atau client tersebut bisa terjerumus.

Hal kedua adalah masalah kompetensi. Baik itu dokter, ataupun pengacara, sama-sama bersekolah dan kuliah sebelum menjalani profesinya masing-masing. Bagaimana mereka menjalani masa belajar mereka akan menentukan kompetensi mereka saat ini. Jika mereka belajar dengan tekun, serius, dan mencintai keilmuannya, mereka akan berada pada level yang berbeda dari rekan-rekan mereka lainnya dalam arti punya bekal ilmu yang memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya di dalam pekerjaannya.

Spesialisasi Bidang Hukum Pengacara

Karena tidak semua pengacara, atau bahkan tidak mungkin, seorang pengacara mampu menguasai semua bidang hukum dengan mendalam. Seorang pengacara hanya akan ahli di dalam beberapa bidang hukum saja, mungkin sekitar 2-4 bidang saja. Bahkan adakalanya hanya satu saja. Maka penting bagi seorang calon client untuk memastikan pengacara yang akan menangani kasusnya itu menguasai bidang masalahnya dengan baik. Dan jika tidak sesuai dengan ekpekstasi, tidak usah segan-segan mengganti dengan pengacara lainnya daripada menyesal seumur hidup. Seorang calon dokter atau pengacara yang di masa belajarnya suka menyontek misalnya, tentunya sulit diharapkan menjalani profesinya dengan baik. Bahkan akan kehilangan amanah dan kompetensinya sekaligus, bukankah begitu?

Masalahnya adalah, bagaimana menentukan seorang pengacara itu amanah atau tidak? pada dasarnya tidak ada patokan yang pasti, sama saja dengan kita menilai orang biasa lainnya. Dalam hal pengacara amanah, bisa dilihat karakternya atau tindak tanduknya, apa2 yg diucapkannya, dst. Jika si pengacara itu banyak menjanjikan hal-hal diluar akal sehat, menjamin kemenangan misalnya, dst itu besar kemungkinan sulit dipercaya. Atau suka berbicara tentang kenalann-kenalannyaa di dalam proses hukum, atau minta uang mulu tapi tidak kunjung memahami masalah hukum nya, dst itu tanda-tanda tidak amanah. Sebaiknya segera tinggalkan saja dan cari lainnya.

Kejujuran dan Kompetensi Pengacara

Dari dua hal tersebut, kejujuran dan kompetensi, kita bisa mulai melakukan pengukuran terhadap pilihan-pilihan yang ada. Apakah pengacara yang kita pilih merupakan orang yg amanah? apakah pengacara tersebut juga kompeten, dalam arti menguasai bidangnya?

Setelah dipandang cukup amanah, baru uji kompetensinya. Tanyakan atau minta penjelasan secara keilmuan hukum tentang masalah yg dihadapi. Jika mampu menjelaskan dgn baik, dalam bahasa hukum maupun dalam bahasa awam, maka itu sudah cukup baik. Dari apa yang disampaikan seorang pengacara, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk menilai kompetensinya. Baca juga artikel pengacara berikut.

Categories
Kiat Hukum

Menyelesaikan Piutang Macet Tanpa Resiko Dipidana

Akhir-akhir ini, sering terjadi seorang kreditor (pihak yang meminjamkan uang), dalam proses penagihan haknya justru dilaporkan pidana oleh debitor nya (pihak yang berutang, dalam hal menyelesaikan piutang macet). Hal tersebut terjadi karena beraneka sebab. Mulai dari karena penagihan yang dilakukan lewat medsos yang dianggap sebagai penghinaan, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana lainnya seperti merampas, menyita, mengancam, mengintimidasi, mencemarkan nama baik, dst.

Maka kreditor, perlu tahu resiko-resiko yang muncul dalam penagihan, dan menghindari resiko-resiko tersebut. Penagihan harus tetap tidak boleh melanggar hukum. Jika tidak menghasilkan, piutang tetap tidak terbayar, maka lebih baik tempuh jalur hukum.

Dalam melakukan penagihan, hindari melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk wilayah pidana. Lebih baik lakukan penagihan sederhana-sederhana saja, emosi ditahan. Jangan sampai emosi meluap, lalu melakukan hal yang tidak-tidak, seperti memaki, menghina, mengancam, dst. Satu saja kesalahan kecil, bisa menjadi resiko hukum.

Lakukan penagihan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum, misalnya telpon baik, surati baik-baik. Dalam bahasa hukum, lakukan mediasi, kirimkan somasi. Jika masih macet, ajukan gugatan wanprestasi. Atau jika ada unsur-unsur pidana, seperti penipuan, atau pengggelapan, tempuh jalu hukum pidana juga. Yang penting, dalam proses penagihan, anda sebagai kreditor jangan sampai malah berbalik arah menjadi pihak yang dilaporkan. Bahkan jika perlu, jangan berikan ruang sedikitpun untuk debitor melakukan laporan pidana. Karena hal tersebut semakin sering terjadi, dimana debitor mencari celah agar kreditor berada di dalam posisi yang lemah dan memanfaatkannya untuk menekan penyelesaian utangnya.

Dalam penyelesaian utang piutang, biasakan untuk menyimpan bukti-bukti yang mendukung, mulai dari surat perjanjian. Jika tidak ada, segera bikin. Surat pengakuan utang. Bukti transfer. Bukti pembayaran. Jika perlu saksi-saksi. Supaya ketika kelak jika sampai masuk ke proses peradilan, anda berada dalam posisi yang kuat. Jika tidak ada bukti dan saksi, masih belum terlambat, dalam proses penagihan masih bisa diusahakan.
Pendek kata, hindari emosi, dan perbuatan perbuatan yang merugikan diri sendiri dalam proses penagihan piutang. Gunakan akal sehat, rencanakan dengan baik proses penagihan dan sabar menjalani prosesnya.

Categories
Kiat Hukum

Merasa dirugikan? Ajukan Gugatan PMH

Pasal 1365 KUHPerdata, memberikan ruang yang luas terhadap kerugian yang diakibatkan orang lain secara melawan hukum. Dimana frase secara melawan hukum ini memiliki ruang penafsiran yang luas, dimana tidak saja menurut hukum yang tertulis, namun juga termasuk hukum tidak tertulis.

Pasal 1365 KUHPerdata ini, memang luar biasa unik. Sebagai pasal, dia memiliki jangkauan yang sangat luas, tak lekang oleh waktu. Boleh dikatakan, pasal ini merupakan sapu jagat, pasal paling menonjol dari sekian ribu pasal yang terdapat di dalam KUHPerdata. Bahkan saking menonjolnya, Prof Rosa menyebutnya lebih mirip norma daripada pasal. Saya sendiri menyebutnya lebih mirip sebuah asas daripada sebuah pasal.

Prinsipnya, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang diwajibkan mengganti kerugian terhadap setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi sosial yang kita lakukan, sudah tentu seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian. Baik dilakukan oleh perorangan, perusahaan (PT), ataupun bahkan oleh pemerintah. Pasal ini, melindungi kita semua dari perbuatan tersebut.

Sebagai pasal, dia mencakup sangat banyak perbuatan. Karena sifatnya abstrak, dia mencakup banyak perbuatan konkret. Dimana hakim akan menentukan apakah perbuatan dimaksud, tercakup di dalam pasal tersebut. Seiring berjalannya waktu, terjadi perluasan perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya.

Namun demikian, sebagaimana hukum pidana, kami termasuk berpendapat bahwa jangankan hukum pidana, hukum perdata sekalipun termasuk berlaku ultimum remidium. Artinya jika ada upaya penyelesaian lain yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah yang timbul, maka sebaiknya tempuh dulu jalur non-hukum. Karena solusi hukum, tidak selalu merupakan alat penyelesaian terbaik dari setiap masalah. Adakalanya,bahkan seringkali, hukum tidak menghasilkan solusi terbaik.

Hukum diperlukan jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik. Atau ketika situasinya memang sudah buntu, tidak ada jalan lain lagi. Mediasi, konsolidasi, dst tidak memberikan jalan keluar. Disinilah perlunya memahami, kapan perlu menempuh jalur hukum, kapan sebaiknya menempatkan hukum sebagai solusi terakhir.

Pasal ini memberikan ruang yang besar bagi perlindungan terhadap timbulnya kerugian terhadap salah satu pihak. Asal ada kerugian saja, bisa segera dilakukan penelitian terhadap ada tidaknya PMH dalam peristiwa tersebut. Memang tidak setiap kerugian adalah akibat adanya PMH. Atau tidak setiap kerugian memiliki hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Sehingga disitu juga perlu kehati-hatian supaya tidak melahirkan bumerang berupa gugatan balik (rekonvensi).

Categories
Kiat Hukum

Tarif Atau Fee Pengacara Perceraian di Surabaya

Tarif pengacara di Surabaya, tentulah sangat bervariasi. Tergantung jenis kasusnya, kompleksitas kasus, kompetensi pengacaranya, nilai perkara, servis yang ditawarkan, reputasi pengacara, bahkan banyak kasus, juga dipengaruhi luasnya jaringan atau koneksi pengacara.

Adakalanya, tarif atau fee pengacara, tidak berkorelasi dengan kompetensi pengacara. Bisa saja terjadi fee yang tinggi semata-mata diakibatkan oleh kepercayaan diri yang tinggi dari pengacara. Sehingga client juga harus cermat dalam memilih pengacara untuk menangani kasusnya. Hal ini penting supaya dalam menyelesaikan kasusnya, tidak hanya efektif, artinya pengacaranya memang kompeten menyelesaikan masalah hukumnya, namun juga efisien, tidak boros biaya dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Tarif yang tinggi, merupakan pemborosan jika bisa diselesaikan dengan biaya yang rendah kan?

Pada kasus tertentu, yang sifatnya sangat umum, termasuk kasus perceraian, tarifnya termasuk sudah sangat bersaing Artinya fee antara pengacara yang satu dengan yang lain, tidak akan jauh berbeda. Meskipun tentu saja masih ada satu dua yang dengan pede memasang tarif tinggi. Mungkin saja karena servis yang diberikan luar biasa bagusnya. Tapi jika client hanya membutuhkan servis basic saja, sebaiknya cari pengacara dengan servis yang basic saja, yang penting masalahnya selesai.

Namun, bahkan dalam kasus yang paling umum pun, termasuk kasus perceraian, selalu tetap dibutuhkan kewaspadaan yang tinggi dari seorang pengacara. Karena sedikit keteledoran dalam menjaga hak-hak hukum client nya, bisa berdampak buruk terhadap client sepanjang hidupnya. Misalnya masalah hak asuh, masalah tunjangan nafkah, atau harta bersama, dst jika tidak hati-hati, hak hukum client bisa tercederai. Disitulah letak perlunya tetap mengutamakan pengacara dengan integritas yang tinggi, memiliki dedikasi terhadap hak-hak hukum client nya, supaya tidak dilanggar oleh pihak lain (suaminya/istrinya) dalam proses perceraian.

Sebaliknya, adakalanya kasusnya sedemikian khusus, jarang ditangani oleh pengacara umum, sehingga membuat tarifnya bisa tinggi. Contoh: Tipikor, TPPU, atau kepailitan. Jika client terjerat perkara tipikor (tindak pidana korupsi), maka akan rawan hasilnya jika menggunakan pengacara umum, atau pengacara perceraian misalnya. Penguasaan materi akan sangat menentukan kualitas pembelaan dari pengacara. Maka adalah penting untuk mencari pengacara yang baik, benar benar kompeten menguasai hukum tipikor. Karena hukum tipikor sifatnya khusus, banyak ketentuan khusus di dalamnya, tidak sama dengan pidana umum. Dalam hal ini akan sulit mencari tarif pengacara dengan biaya rendah (meskipun tetap akan ada jika berusaha mencarinya).

Maka kembali ke masalah tarif, perlu diketahui dulu apakah kasusnya termasuk kasus hukum yang umum, ataukah khusus. Dan perlu mencari tahu apakah dibutuhkan pengacara dengan kriteria khusus, atau cukup secara umum.

Categories
Kiat Hukum

Menyelesaikan Kasus Pinjol Atau Pinjaman Onlinne

Akhir-akhir ini, kasus pinjaman online yang bermasalah, sangat banyak terjadi di sekitar kita. Kami memprediksi jumlahnya sangat massive, baik dari sisi jumlah nasabah, maupun jumlah / nominal yang terlibat.
Umumnya masalah tersebut terjadi karena macetnya pembayaran nasabah, salah satunya adalah karena efek dari pandemi covid, yang mengakibatkan banyak nasabah kehilangan pekerjaan, atau berkurang jam kerjanya, atau bisnisnya berantakan, dst.

Akhirnya muncul masalah, terutama masalah penagihan dari pihak fintech ke nasabah yg dilakukan oleh DC (debt collector). Proses penagihan tersebut seringkali memunculkan masalah karena dilakukan dgn cara2 yg tdk patut oleh oknum DC. Baik itu dengan cara menelpon nomor2 yang ada di daftar kontak nasabah, sebagian mendatangi rumah atau kantor nasabah, mengakses secara illegal data nasabah (foto dan video yang ada di hp), dst

Cara-cara menagih diatas sebenarnya termasuk perbuatan pidana. Jika nasabah mau, bisa melaporkan ke polisi DC yang melakukan collecting (menagih) dengan cara-cara yang melanggar hukum (mengancam, mencemarkan nama baik, memfitnah, dst). Namun melaporkan satu persatu DC yg melakukan pidana adalah tidak praktis dan menyita waktu dan tenaga. Untuk kepraktisan, jika DC melakukan tindakan-tindakan yang sudah mengganggu, sudah tidak patut lagi dalam berkomunikasi, maka nasabah menurut kami, tidak perlu segan-segan untuk melakukan blokir.

Jika ada DC yang nekat datang ke rumah, maka tidak perlu khawatir. Rumah adalah wewenang penuh pemiliknya. Termasuk menolak DC yang datang, khususnya jika DC tersebut tidak sopan. Jika masih nekat melakukan hal yang lebih nekat lagi misalnya berteriak, mempermalukan, dst maka jangan segan-segan untuk merekamnya, jaga-jaga jika masuk ke pengadilan, ada cukup bukti yang tersedia. Atau jika perlu panggil tetangga untuk menjadi saksi. Tidak perlu malu.

Satu hal perlu dipegang, pinjaman online adalah masalah perdata. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan penjara. DC boleh menakut-nakuti akan melaporkan ke kepolisian. Atau akan menyeret. Dst. Itu hak mereka. Tapi perlu diketahui, jika bukan perkara pidana, maka laporan tersebut tidak akan diproses kepolisian. Dan ancaman menyeret itu sudah merupakan perbuatan pidana.

Kedua, hal terburuk dari perdata adalah gugatan perdata, artinya kasusnya bisa saja dibawa ke pengadilan negeri. Namun hal tersebut tidak semudah itu bagi pihak fintech. Biayanya terlalu tinggi. Tidak cocok dengan nilai pinjaman nya yang rata2 dibawah 10 juta. Mereka akan pusing memikirkan biaya pengacara, biaya operasional, dst.

Maka dari itu, kami menyarankan utk para nasabah yang merasa pusing karena telah lewat jatuh tempo berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sudah nanggung, sekalian saja kumpulkan uang semampunya bbrp bulan, lalu negosiasikan pelunasan utang dengan pihak fintech nya. Itu akan menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak. Daripada bayar hanya utk perpanjangan atau bahkan lebih parah bayar hanya utk mengurangi bunga dan denda pinjaman,….. lebih baik mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu, lalu lakukan negosiasi keras. Untuk jelasnya boleh minta masukan atau konsultasi lewat chat WA.