Categories
Kiat Hukum

Menyelesaikan Kasus Pinjol Atau Pinjaman Onlinne

Akhir-akhir ini, kasus pinjaman online yang bermasalah, sangat banyak terjadi di sekitar kita. Kami memprediksi jumlahnya sangat massive, baik dari sisi jumlah nasabah, maupun jumlah / nominal yang terlibat.
Umumnya masalah tersebut terjadi karena macetnya pembayaran nasabah, salah satunya adalah karena efek dari pandemi covid, yang mengakibatkan banyak nasabah kehilangan pekerjaan, atau berkurang jam kerjanya, atau bisnisnya berantakan, dst.

Akhirnya muncul masalah, terutama masalah penagihan dari pihak fintech ke nasabah yg dilakukan oleh DC (debt collector). Proses penagihan tersebut seringkali memunculkan masalah karena dilakukan dgn cara2 yg tdk patut oleh oknum DC. Baik itu dengan cara menelpon nomor2 yang ada di daftar kontak nasabah, sebagian mendatangi rumah atau kantor nasabah, mengakses secara illegal data nasabah (foto dan video yang ada di hp), dst

Cara-cara menagih diatas sebenarnya termasuk perbuatan pidana. Jika nasabah mau, bisa melaporkan ke polisi DC yang melakukan collecting (menagih) dengan cara-cara yang melanggar hukum (mengancam, mencemarkan nama baik, memfitnah, dst). Namun melaporkan satu persatu DC yg melakukan pidana adalah tidak praktis dan menyita waktu dan tenaga. Untuk kepraktisan, jika DC melakukan tindakan-tindakan yang sudah mengganggu, sudah tidak patut lagi dalam berkomunikasi, maka nasabah menurut kami, tidak perlu segan-segan untuk melakukan blokir.

Jika ada DC yang nekat datang ke rumah, maka tidak perlu khawatir. Rumah adalah wewenang penuh pemiliknya. Termasuk menolak DC yang datang, khususnya jika DC tersebut tidak sopan. Jika masih nekat melakukan hal yang lebih nekat lagi misalnya berteriak, mempermalukan, dst maka jangan segan-segan untuk merekamnya, jaga-jaga jika masuk ke pengadilan, ada cukup bukti yang tersedia. Atau jika perlu panggil tetangga untuk menjadi saksi. Tidak perlu malu.

Satu hal perlu dipegang, pinjaman online adalah masalah perdata. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan penjara. DC boleh menakut-nakuti akan melaporkan ke kepolisian. Atau akan menyeret. Dst. Itu hak mereka. Tapi perlu diketahui, jika bukan perkara pidana, maka laporan tersebut tidak akan diproses kepolisian. Dan ancaman menyeret itu sudah merupakan perbuatan pidana.

Kedua, hal terburuk dari perdata adalah gugatan perdata, artinya kasusnya bisa saja dibawa ke pengadilan negeri. Namun hal tersebut tidak semudah itu bagi pihak fintech. Biayanya terlalu tinggi. Tidak cocok dengan nilai pinjaman nya yang rata2 dibawah 10 juta. Mereka akan pusing memikirkan biaya pengacara, biaya operasional, dst.

Maka dari itu, kami menyarankan utk para nasabah yang merasa pusing karena telah lewat jatuh tempo berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sudah nanggung, sekalian saja kumpulkan uang semampunya bbrp bulan, lalu negosiasikan pelunasan utang dengan pihak fintech nya. Itu akan menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak. Daripada bayar hanya utk perpanjangan atau bahkan lebih parah bayar hanya utk mengurangi bunga dan denda pinjaman,….. lebih baik mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu, lalu lakukan negosiasi keras. Untuk jelasnya boleh minta masukan atau konsultasi lewat chat WA.

By admin

Pengacara Surabaya : Kompeten dan Amanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *