Categories
Kiat Hukum

Merasa dirugikan? Ajukan Gugatan PMH

Pasal 1365 KUHPerdata, memberikan ruang yang luas terhadap kerugian yang diakibatkan orang lain secara melawan hukum. Dimana frase secara melawan hukum ini memiliki ruang penafsiran yang luas, dimana tidak saja menurut hukum yang tertulis, namun juga termasuk hukum tidak tertulis.

Pasal 1365 KUHPerdata ini, memang luar biasa unik. Sebagai pasal, dia memiliki jangkauan yang sangat luas, tak lekang oleh waktu. Boleh dikatakan, pasal ini merupakan sapu jagat, pasal paling menonjol dari sekian ribu pasal yang terdapat di dalam KUHPerdata. Bahkan saking menonjolnya, Prof Rosa menyebutnya lebih mirip norma daripada pasal. Saya sendiri menyebutnya lebih mirip sebuah asas daripada sebuah pasal.

Prinsipnya, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang diwajibkan mengganti kerugian terhadap setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi sosial yang kita lakukan, sudah tentu seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian. Baik dilakukan oleh perorangan, perusahaan (PT), ataupun bahkan oleh pemerintah. Pasal ini, melindungi kita semua dari perbuatan tersebut.

Sebagai pasal, dia mencakup sangat banyak perbuatan. Karena sifatnya abstrak, dia mencakup banyak perbuatan konkret. Dimana hakim akan menentukan apakah perbuatan dimaksud, tercakup di dalam pasal tersebut. Seiring berjalannya waktu, terjadi perluasan perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya.

Namun demikian, sebagaimana hukum pidana, kami termasuk berpendapat bahwa jangankan hukum pidana, hukum perdata sekalipun termasuk berlaku ultimum remidium. Artinya jika ada upaya penyelesaian lain yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah yang timbul, maka sebaiknya tempuh dulu jalur non-hukum. Karena solusi hukum, tidak selalu merupakan alat penyelesaian terbaik dari setiap masalah. Adakalanya,bahkan seringkali, hukum tidak menghasilkan solusi terbaik.

Hukum diperlukan jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik. Atau ketika situasinya memang sudah buntu, tidak ada jalan lain lagi. Mediasi, konsolidasi, dst tidak memberikan jalan keluar. Disinilah perlunya memahami, kapan perlu menempuh jalur hukum, kapan sebaiknya menempatkan hukum sebagai solusi terakhir.

Pasal ini memberikan ruang yang besar bagi perlindungan terhadap timbulnya kerugian terhadap salah satu pihak. Asal ada kerugian saja, bisa segera dilakukan penelitian terhadap ada tidaknya PMH dalam peristiwa tersebut. Memang tidak setiap kerugian adalah akibat adanya PMH. Atau tidak setiap kerugian memiliki hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Sehingga disitu juga perlu kehati-hatian supaya tidak melahirkan bumerang berupa gugatan balik (rekonvensi).

By admin

Pengacara Surabaya : Kompeten dan Amanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *